Profil PPTI

PROFIL PPTI


Latar belakang

Penyakit Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Kuman penyakit ini sudah 130 tahun yang lalu ditemukan ilmuwan Jerman Robert Koch yaitu pada tahun 1882. Namun sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia.
Di dunia, pada tahun 2010 terdapat 5,4 juta kasus baru TB dengan kematian 1,4 juta orang. Di Indonesia ditemukan 450.000 kasus baru setiap tahun, sehingga Indonesia menduduki peringkat 4 dunia dengan jumlah TB terbanyak setelah India, China dan Afrika Selatan *).
Penyakit TB penyebarannya sangat luas, tidak hanya di desa-desa tetapi juga terjadi di kota-kota seluruh Indonesia. Berdasarkan data Hasil Survey Prevalensi TB di Indonesia Tahun 2004, angka prevalensi TB BTA positif secara Nasional 110 per 100.000 penduduk. Secara regional dikelompokkan dalam 3 wilayah yaitu di wilayah Sumatera adalah 160 per 100.000 penduduk, Wilayah Jawa (minus Yogyakarta), 110 per 100.000 penduduk, D.I.Yogyakarta dan Bali, 68 per 100.000 penduduk, wilayah Indonesia Timur ( Papua, Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara), 210 per 100.000 penduduk **). Padahal, setiap penderita TB BTA positif yang tidak segera diobati dapat menularkan kepada 10-15 orang per tahun. Di samping tingginya penularan, penyakit TB juga menyebabkan tingginya angka kematian yaitu 175 orang setiap hari atau 64.000 orang setiap tahun.
Penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor 1 diantara penyakit menular dan merupakan peringkat 3 setelah penyakit kardiovaskuler dan saluran pernafasan dari 10 penyakit pembunuh tertinggi di Indonesia. Selain itu pada usia 5 tahun ke atas, TB merupakan penyebab kematian nomor 4 di perkotaan setelah stroke, diabetes dan hipertensi (Riset Kesehatan Dasar 2004) dan nomor 2 di pedesaan setelah stroke (Riset Kesehatan Dasar 2007)

SEJARAH PPTI

Penyakit TB tidak hanya masalah sektor kesehatan saja, sehingga penanganannya tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah cq. Departemen Kesehatan saja, tetapi memerlukan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah.
Menyadari hal itu, Menteri Sosial RI Dr. A.M. Tambunan, Menteri Kesehatan RI Prof. G.A. Siwabessy, dan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Basuki Rahmat mengusulkan dibentuknya organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan TB kepada Presiden Soeharto.
Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1968 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, diadakan pertemuan di Kementerian Sosial , Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh Hj. Roesiah Sardjono, Dr. H.O. Setiono Hoesodo, Dr. H. Muh. Sukmadi, Dr. Soelastomo, MPH, Dr. Sularso, Soetopo dan Soeharto, SH. Pada pertemuan tersebut akhirnya disepakati pembentukan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (PPTI).
Untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPTI, dibentuk Panitia Perumus yang terdiri dari Dr. H. Muh. Sukmadi, Drs. Estiko Suparjono dan Dr. Soelastomo, MPH. AD/ART Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (PPTI) disahkan menjadi badan hukum oleh Kementerian Kehakiman pada 6 Oktober 1969 dengan Surat Keputusan No. J.A. 5/97/22. Kemudian diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 82, tanggal 14 Oktober 1969 yang diubah dengan Keputusan Kongres PPTI Nasional di Surabaya tanggal 6-8 September 1984. Dalam perubahan itu dimasukkan bagian pelayanan kesehatan.
Sejak 4 Februari 1969, PPTI diakui sebagai anggota (constituent member) dari The International Union Association Against Tuberculosis and Lung Disease (IUAT-LD) yang berkedudukan di Paris, Perancis berdasarkan surat No. JH/Jb/272. Ketua I PPTI Bapak Dr. H. Koesnadi ditunjuk sebagai anggota scientific committee IUAT-LD.

PENGGABUNGAN

Setelah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (PPTI) dibentuk, Pengurus PPTI melakukan pendekatan kepada 2 yayasan yang sudah berdiri sebelumnya yaitu Yayasan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru di Indonesia (YP3I) dan Yayasan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (YPTI). YP3I adalah nama baru atau pengganti dari Stichting Centrale Vereniging Tot Bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch-Indie (SCVT, yaitu yayasan yang menangani pemberantasan TB di era penjajahan Belanda). Ketika Tentara Sekutu bertekuk lutut pada Jepang, akibatnya yayasan tersebut tidak dapat menjalankan aktivitasnya.
Berkat kegigihan para Pengurus PPTI waktu itu melakukan pendekatan dengan Pengurus YP3I dan Pengurus YPTI, akhirnya ketiga organisasi dapat digabung menjadi satu dengan nama PPTI sampai saat ini.
Penggabungan (fusi) ketiga badan tersebut dilakukan dihadapan Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH berkedudukan di Jakarta dengan akta No. 8, tanggal 16 Juli 1985. Dengan adanya fusi tersebut, maka YP3I dan YPTI melebur diri dengan PPTI. Dengan demikian, sejak 16 Juli 1985 hanya ada 1 (satu) perkumpulan yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tuberkulosis yaitu Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (PPTI).

DARI TUBERKULOSA MENJADI TUBERKULOSIS

Salah satu Keputusan Kongres V PPTI tanggal 29 November – 2 Desember 1992 di Yogyakarta, adalah mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD-ART), khususnya perubahan nama Perkumpulan dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia menjadi Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia.
Pada Kongres VIII PPTI tanggal 25-28 Maret 2007 di Jakarta walaupun salah satu keputusannya adalah mengubah AD-ART, namun nama perkumpulan tetap yaitu Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia.
Hasil Keputusan Kongres VIII kemudian disahkan Notaris Ida Sofia, SH dengan Akta No. 31 tanggal 30 April 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Ida Sofia, SH No. 10 tanggal 19 Oktober 2010.
PPTI juga telah memperoleh pengesahan sebagai Perkumpulan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-179.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010.
Sesuai dengan masa bakti kepengurusan selama 5 tahun, pada tanggal 20-23 Mei 2012 diselenggarakan Kongres IX di Denpasar Bali. Pada Kongres IX juga telah dilakukan perubahan AD-ART yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perkumpulan. Selain itu, Kongres IX juga telah memilih secara aklamasi Ny. Raisis Arifin Panigoro sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PPTI menggantikan Ny. Ratih Siswono Yudo Husodo, SH yang telah menjabat sebagai Ketua Umum selama 2 perode masa bakti (2002-2007 dan 2007-2012) dan Ny. Ratih Siswono Yudo Husodo, SH sebagai Ketua Badan Pengawas Pusat PPTI masa bakti 2012-2017.
AD dan ART hasil Kongres IX-PPTI juga telah disahkan Notaris Ida Sofia, SH dalam Akta No. 07 dan Akta No. 08 tanggal 8 Juni 2012. Sedangkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-118.AH.01.08 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012.

ORGANISASI

Berdasarkan AD-ART, PPTI berkedudukan di Tingkat Pusat, Wilayah (Provinsi), Cabang (Kabupaten/Kota). Pada Kongres VIII Tahun 2007 memutuskan untuk membentuk Anak Cabang (Kecamatan). Dalam hal struktur organisasi, kepengurusan PPTI Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum serta Ketua-ketua Bidang yang meliputi Bidang Organisasi dan Hukum, Bidang Penyuluhan, Diklat dan Pelayanan Medik serta Bidang Dana, Usaha dan Sosial.
Sedangkan kepengurusan di tingkat Wilayah, Cabang dan Anak Cabang dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk keperluan khusus, pengurus dapat membentuk Badan Pelaksana dan mengangkat Ketua Badan Pelaksana.
Pada Kongres IX yang berlangsung tanggal 20-23 Mei 2012 di Denpasar Bali, telah disepakati untuk mengubah AD-ART sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Perkumpulan. Dalam AD-ART yang baru, Organ Perkumpulan terdiri dari Rapat Umum Anggota, Badan Kehormatan, Badan Pengurus dan Badan Pengawas.

  • Rapat Umum Anggota, meliputi Kongres dan atau Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja, Konferensi Wilayah dan atau Konferensi Wilayah Luar Biasa serta Konferensi Cabang dan atau Konferensi Anak Cabang Luar Biasa.
  • Badan Kehormatan PPTI terdiri dari :
    - Ketua Kehormatan PPTI Pusat adalah Istri atau suami Kepala Negara;
    - Ketua Kehormatan PPTI Wilayah adalah istri atau suami Gubernur;
    - Ketua Kehormatan PPTI Cabang adalah istri atau suami
      Bupati/Walikota;
    - Ketua Kehormatan PPTI Anak Cabang adalah istri atau suami Camat.
  • Badan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang bertugas menjalankan organisasi perkumpulan sesuai AD dan ART. Susunan Pengurus sekurang- kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara baik di Pusat, Wilayah, Cabang dan Anak Cabang. Untuk keperluan khusus, pengurus dapat membentuk Badan Pelaksana dan mengangkat Ketua Badan Pelaksana.
  • Badan Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus dalam menjalankan organisasi.

VISI, MISI DAN TATA NILAI

Visi : Menjadi organisasi yang professional dan mitra yang handal dalam upaya      penanggulangan TB di Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional             pada tahun 2014
Misi :
1. Memperkuat organisasi PPTI
2. Mengembangkan kemitraan
3. Mengantisipasi perkembangan masalah penanggulangan TB
4. Melakukan penelitian
5. Meningkatkan citra organisasi
Tata Nilai :
Komitmen   :  tanggung jawab secara moril guna mendukung organisasi agar tetap                          aktif melakukan program dan kegiatan dengan semangat kebersamaan
Sosial           :   kegiatan yang dilaksanakan bersifat sosial kemanusiaan
Koordinasi : terjalinnya kerja sama baik antar pengurus dan anggota maupun                         dengan pihak lain
Akuntabel : segala bentuk kegiatan maupun keuangan dapat dipertanggung                          jawabkan sesuai kaidah hukum yang berlaku.

PERKEMBANGAN PPTI

Pada tahun 1990, PPTI Wilayah telah dibentuk di 27 provinsi dengan 238 cabang di kabupaten/kota. Namun pada periode 1990-2001, PPTI Wilayah menyusut menjadi 24 dengan 186 pengurus cabang di kabupaten/kota. Pada akhir tahun 2007, PPTI hanya memiliki 19 wilayah dan 119 cabang di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2009, PPTI Wilayah terdapat di 17 provinsi dan Pengurus cabang di 118 kabupaten/Kota. Pada Kongres IX, tanggal 20-23 Mei 2012 di Denpasar, Bali, PPTI memiliki 17 Pengurus Wilayah dan 76 Pengurus Cabang.

SEMBILAN KALI KONGRES

Hingga saat ini, PPTI telah sembilan kali menyelenggarakan Kongres, salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum. Kesembilan Kongres tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Kongres I pada tahun 1973 di Jakarta, Ibu Roesiah Sardjono, SH terpilih sebagai Ketua Umum periode 1973-1978
  2. Kongres II pada tahun 1978 di Bandung. Ibu Roesiah Sardjono, SH terpilih kembali sebagai Ketua Umum periode 1978-1984
  3. Kongres III pada tahun 1984 di Surabaya. Ibu Roesiah Sardjono, SH terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum periode 1984-1988
  4. Kongres IV pada tahun 1988-1992 di Jakarta. Ibu Kardinah Soepardjo Roestam terpilih sebagai Ketua Umum periode 1988-1992
  5. Kongres V pada tahun 1992 di Yogyakarta. Ibu Kardinah Soepardjo Roestam terpilih kembali sebagai Ketua Umum periode 1992-1996
  6. Kongres VI pada tahun 1996 di Ciloto, Jawa Barat. Ibu Kardinah Soepardjo Roestam terpilih kembali sebagai Ketua Umum periode 1996-2002
  7. Kongres VII pada tahun 2002 di Jakarta. Ibu Ratih Siswono Yudo Husodo, SH terpilih sebagai Ketua Umum periode 2002-2007
  8. Kongres VIII pada tahun 2007 di Jakarta. Ibu Ratih Siswono Yudo Husodo, SH terpilih sebagai Ketua Umum periode 2007-2012
  9. Kongres IX pada tahun 2012di Denpasar, Bali. Kongres di Bali memutuskan melakukan perubahan AD-ART. Dalam AD_ART yang baru, Perkumpulan mempunyai organ terdiri dari Rapat Umum Anggota, Badan Kehormatan, Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Kongres secara aklamasi memilih Ny. Raisis Arifin Panigoro, sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PPTI masa bakti 2012-2017 dan menetapkan Ny. Ratih Siswono Yudo Husodo, SH, sebagai Ketua Badan Pengawas Pusat PPTI.
Dengan berjalannya waktu, PPTI mengalami pasang surut jumlah wilayah dan cabang yang aktif. Suatu ketika, wilayah atau cabang menunjukkan aktivitas yang layak mendapat acungan jempol. Namun di kurun waktu lain, wilayah atau cabang tersebut seperti benang basah. Ia tidak berdaya karena tidak mendapat dukungan yang cukup untuk menggerakkan roda organisasi. Bagi PPTI Wiayah dan cabang, dukungan utama adalah komitmen sumber daya manusia dan dukungan para pemegang keputusan setempat.
Dalam menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, PPTI telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yaitu Kementerian Kesehatan, organisasi, badan atau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan terutama pengendalian penyakit TB. Organisasi atau lembaga yang telah bekerja sama dengan PPTI : Koninklijke Nederlands Tuberculosis Foundation (KNCV), Japan Anti Tuberculosis Assosiation (JATA), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria (GF-ATM), United Nation World Food Programme (UN WFP), Medco Foundation, Bank Mandiri, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Persatuan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, Komnas Penanggulangan Masalah Merokok dan masih banyak lagi.

Sejak Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB (Gerdunas TB) dicanangkan oleh Departemen Kesehatan pada Hari TB Sedunia Tahun 1999, PPTI juga turut berpartisipasi aktif. Gerdunas TB dibentuk sebagai realisasi dari Stop TB Partership pada tahun 1998.

KEGIATAN PPTI

  1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan penyakit tuberkulosis melalui penyuluhan dan informasi secara tepat dan lengkap;
  2. Meningkatkan penyuluhan tentang penanggulangan dan pemberantasan tuberkulosis kepada masyarakat ;
  3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada calon kader Perkumpulan antara lain sebagai penyuluh, pelatih calon Pengawas Menelan Obat (PMO) atau sebagai PMO;  
  4. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Badan-badan, Lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri ;
  5. Mengupayakan dana dari masyarakat untuk mendukung kegiatan Perkumpulan ;
  6. Mengupayakan pemberian santunan dalam bentuk apapun bagi masyarakat penderita tuberkulosis yang tidak mampu;
  7. Membina secara berjenjang kepada Pengurus Perkumpulan;
  8. Memberikan pelayanan dan pengobatan tuberkulosis bagi masyarakat melalui klinik-klinik milik Perkumpulan atau merujuk pasien ke unit-unit pelayanan kesehatan lainnya.

                                                                                                    Jakarta, Oktober 2012
Badan Pengurus Pusat PPTI


                                                                                                  Ny.Raisis Arifin Panigoro
                                                                                                               Ketua Umum

*). Lembar Fakta TB dalam rangka Peringatan Hari TB Sedunia 2012, Ditjen P2PL Kemenkes.
**) Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, Ditjen P2PL Kemenkes RI, Tahun 2011