Ketua Umum PPTI

Ny. Raisis Arifin Panigoro.

Kongres PPTI ke X

Terpilih Ny. Raisis Arifin Panigoro Sebagai Ketua Umum BPP-PPTI masa bakti 2017-2022.

Kongres PPTI ke X

Foto bersama.

Pelantikan Pengurus PPTI Pusat

Berita Pers
No.06.06.226.2017

PELANTIKAN PENGURUS PPTI PUSAT MASA BAKTI 2017-2022

Jakarta, 4 Oktober 2017.
Sesuai program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Nasional, tugas pemerintah adalah menemukan kasus dan melakukan pengobatan termasuk menyediakan obat. Sedangkan tugas PPTI adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan memberikan pendampingan pasien yang diobati agar dapat menjalani pengobatan sampai sembuh.
Hal itu disampaikan Ny. Raisis Arifin Panigoro, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PPTI (BPP-PPTI) ketika melantik Badan Pengurus Pusat PPTI masa bakti 2017-2022 tanggal 3 Oktober 2017 di Ruang Serbaguna PPTI, Jakarta. Dalam acara tersebut juga dilantik Badan Pengawas PPTI Pusat oleh Ketua Badan Pengawas PPTI Pusat Dr. Achmad Sujudi, Sp.B., MHA
PPTI yang didirikan tanggal 20 Mei 1968, telah beberapa kali melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. Pada tanggal 24 Maret tahun 2004 ditandatangani Piagam Kerjasama antara Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, PhD Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan atas nama Menteri Kesehatan RI dan Ny. Ratih Siswono Yudo Husodo, SH Ketua Umum PPTI. Dalam piagam ini ditetapkan untuk segera disusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) bersama antara Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dengan Pengurus Pusat PPTI selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditandatanganinya piagam. Namun, RPK tersebut baru disusun pada awal tahun 2010 yang meliputi peningkatan kemitraan, mobilisasi sosial, penyuluhan, advokasi, optimalisasi peran Pengawas Minum Obat (PMO), serta kegiatan penelitian dan pertemuan ilmiah tentang peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kepada penderita.
Ny. Raisis menegaskan, tugas utama PPTI dalam membantu pemerintah menanggulangi masalah TB, yaitu melakukan penyuluhan dan membantu pasien TB yang tidak mampu sebatas kemampuan organisasi.
“Kami menyadari bahwa, tentunya tidak sekadar menyuluh, tetapi harus ada hasilnya berupa dirujuknya pasien terduga TB ke Puskesmas sampai dengan ditegakkannya diagnosa dan pendampingan pengobatannya sampai sembuh. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para kader yang sudah dilatih, dan agar berjalan efektif dan efisien, PPTI Pusat menjalin kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Pusat, tentang pelatihan kader PKK”, imbuh Ny. Raisis.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan inilah yang menjadi rujukan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) PPTI tahun 2010 - 2014 dan merupakan Renstra PPTI yang pertama. Dan selanjutnya pada tahun yang sama disusun pula Pedoman Teknis Pengorganisasian Pengurus PPTI edisi pertama.
Sedangkan Renstra PPTI tahun 2015 - 2019 dan Pedoman Teknis edisi kedua tersusun pada saat Konferensi Kerja PPTI pada Mei 2015 beserta beberapa pedoman lainnya.
Jajaran PPTI Pusat masa bakti 2017 - 2022 agak berbeda dengan kepengurusan masa bakti yang lalu. Khusus untuk Badan Pengurus disusun " lebih ramping ", Badan Pengawas tetap 5 orang yang terdiri dari Ketua dan 4 orang anggota, Badan Pelaksana terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota, dan pada periode ini dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari Ketua dan 4 orang anggota. Susunan selengkapnya ... : klik di sini
.
Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia, Arifin Panigoro dan beberapa pejabat dari Sudinkes Jakarta Selatan.
Berita ini disiarkan oleh BPP-PPTI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-7397494 atau alamat e-mail PPTI : ppti66@yahoo.com

Badan Pengurus Pusat PPTI
Drg. Mariani Reksoprodjo
Sekretaris Umum










25 Kader di Batangtoru dilatih

25 KADER DI BATANGTORU DILATIH MEMBERANTAS TUBERKULOSIS


Fasilitator dari PPTI tengah memberikan pemahaman kepada para kader mengenai kondisi Indonesia darurat tuberkulosis (TB), 11-14 September 2017.

Tapsel, R88 – Data World Health Organization (WHO) Global Tuberculosis Report 2016 menunjukkan Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia.

TB menduduki peringkat keempat penyebab kematian, setelah penyakit kardiovaskuler. Adapun, terdapat 1 juta kasus TB baru per tahun di Indonesia, tapi hanya 32% yang terlaporkan, sementara 68% sisanya belum ditemukan atau tidak dilaporkan.

Tingginya ancaman kematian dari penyakit TB itu mendorong PT Agincourt Resources, sebagai pengelola Tambang Emas Martabe menggelar pelatihan dalam upaya mengurangi laju penyebaran tuberkulosis (TB).

Pelatihan yang berlangsung 12-14 September 2017 di Puskesmas Batangtoru, Tapanuli Selatan itu, diikuti 25 orang kader kesehatan dari Batangtoru dan Muara Batangtoru.

Kader dibekali pengetahuan situasi terkini dan program pemberantasan TB di Indonesia, bagaimana berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat soal TB, hingga pendampingan pengobatan pasien.

Senior Manager Community Relations and Community Development PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi menyebutkan kurangnya pengetahuan tentang TB di masyarakat seringkali mengakibatkan penderita terlambat mengobatinya.

Dia menyebutkan pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam upaya penanggulangan TB.

“Selain itu, kami juga menargetkan para kader mampu membantu para penderita TB menjalani pengobatan hingga sembuh, sehingga akan menurunkan jumlah penderita TB di Batangtoru dan Muara Batangtoru,” jelas Pramana. (roben)

https://reporter88.com/25-kader-di-batangtoru-dilatih-memberantas-tuberkulosis/
.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia


Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/350/2017 tentang Rumah Sakit dan Balai Kesehatan pelaksana layanan Tuberkulosis resisten obat.

Untuk mendownload file silahkan disini :
www.tbindonesia.or.id

Sumber dari : http://www.tbindonesia.or.id/2017/08/15/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-hk-01-07menkes3502017-tentang-rumah-sakit-dan-balai-kesehatan-pelaksana-layanan-tuberkulosis-resistan-obat/

RS harus berpihak pada hak pasien TB



KETUA PERSI DR. KUNTJORO AP, M.KES: RUMAH SAKIT HARUS BERPIHAK PADA HAK-HAK PASIEN TB

Kegiatan preventif dan promotif serta penerapan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly Observed Treatment Short-Course/DOTs) atas penyakit Tuberkulosis (TB) diharapkan menjadi perhatian serius setiap rumah sakit. Pemanfaatan teknologi juga menjadi sesuatu keniscayaan. Karena itu, pemilik dan manajemen rumah sakit perlu didorong untuk terus memberikan pelayanan berkualitas guna mewujudkan hak-hak pasien TB dalam mendapatkan edukasi TB serta pengobatan yang benar dan tepat waktu.

“Tentu tak ada alasan bahwa obat TB di rumah sakit habis sehingga pasien tak bisa terlayani. Prinsipnya, penanganan pasien TB tak bisa ditunda. Jangan sampai RS, Puskesmas, atau klinik ikut berperan membuat pasien resisten obat atau drop out,” demikian Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dr. Kuntjoro AP, M.Kes di ruang kerjanya, di kantor PERSI, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Kepada tim CEPAT-LKNU, Ketua Umum PERSI Periode 2015-2018 ini menyatakan sangat mengapresiasi komitmen semua pihak, terutama lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan komunitas yang begitu peduli dalam memberantas TB di Indonesia, seperti yang terus digelar oleh Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI), CEPAT-LKNU, dan CCPHI.

“Saya merasa terpanggil melihat antusiasme teman-teman dalam memberantas TB ini. Total 2.500 rumah sakit di bawah naungan PERSI dari 16 asosiasi akan saya dorong menjadikan pelayanan TB sebagai prioritas dengan memasukkannya sebagai program. Saya berharap, PERSI dan FSTPI terus berkomunikasi sehingga ada kontribusi nyata yang bisa dilakukan,” kata eyang dari satu cucu bernama Array Arya Anantasena ini.

Ia juga berjanji akan mencoba memasukkan pelayanan TB sebagai regulasi atau salah satu syarat untuk pemberian akreditasi terhadap rumah sakit-rumah sakit.

Untuk diketahui, sebelum dipercaya mengabdi di Kementerian Kesehatan dan sekarang di PERSI, dr Kuntjoro memiliki banyak pengalaman terkait kondisi penanganan TB di RS daerah dan di Puskesmas yang cukup memprihatinkan. Selain mengabdi di PERSI, dr Kuntjoro juga menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi. Ayah dari Intan Kusuma Wardhani (33) dan Danang Adiputra (26) \ mengusulkan, Dewan Ketahanan Nasional (DKN) mengeluarkan deklarasi, “TB mengancam ketahanan nasional”. “Sebagai contoh, ketika DKN mengeluarkan statement, alutsista tidak boleh dibeli dari luar dan harus dibuat dalam negeri, semua nurut! Nah, jika DKN declare bahwa TB mengancam ketahanan nasional, gaungnya akan besar. Rumah sakit nurut, menterinya nurut, semua manut. Itu mesti kita dorong bersama-sama,” kata suami dari Sri Rahayu ini.

Dokter kelahiran Malang ini, yang genap berusia 61 tahun pada 17 Januari 2017, melihat pemanfaatan teknologi menjadi keharusan. Tak mengherankan, di kantor PERSI kini sedang dibangun ruang webinar untuk telekonferensi jarak jauh dengan sejumlah cabang PERSI di daerah-daerah. Kuntjoro meyakini, dengan teknologi, pemberantasan TB akan lebih berkualitas, termasuk dalam pelaporan dan perekaman data. (*)

Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 3