Penetapan Arifin Panigoro

Sebagai Ketua Forum STOP TB PARTNERSHIP Indonesia.

Kongres PPTI ke-IX

Kongres PPTI 2012, di Bali.

Bakti Sosial PPTI 2015

Kegiatan Bakti Sosial PPTI Pusat di Kelurahan Kapuk, 2015.

Acara TB Day 2015

Menkes RI Prof. Dr. Nila F. Moeloek mengunjungi stand pameran PPTI diterima Ketua Umum BPP-PPTI Ny. Raisis Arifin Panigoro

Peran LSM sangat penting dalam pengendalian TB



Di sela-sela lokakarya Peran Dunia Industri dalam Pengendalian TB di Indonesia, di Griya Jenggala I No 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kepala Subdirektorat TB Kementerian Kesehatan dr Asik Surya, MPPM, Rabu (14/12/2016), berkenan berbagi terkait peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan harapan pemerintah terhadap LSM dalam upaya pengendalian TB di Indonesia.
Salah satu permasalahan pengendalian TB di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan pemerintah. Masyarakat perlu diberi tahu dan didampingi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
“Peran mengayo-ayo ini wilayahnya LSM. Memberi tahu, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan pemerintah, misalnya ‘TB itu bisa disembuhkan lho. Obatnya disediakan dan gratis pula. Pengobatan TB harus sampai tuntas selama 6 bulan hingga 8 bulan’. Jadi, sekali lagi, peran LSM sangat dibutuhkan” kata Asik.
Lalu insentif apa yang didapatkan LSM? Menurut Asik, LSM akan memperoleh insentif, yang tentu tidak selamanya berbentuk nominal uang. Ketika sebuah LSM konsisten memberikan perhatian pada TB, dengan sendirinya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Sekadar contoh, LSM yang memiliki klinik pengobatan TB, dengan kampanye di kliniknya, ‘pengobatan TB di klinik ini gratis’, meskipun obatnya diperoleh dari pemerintah, otomatis akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. “Mendapatkan kepercayaan masyarakat itu tidak mudah, lho,” kata Asik.
LSM keagamaan seperti Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dengan program CEPAT, Aisyiyah (Muhammadiyah), Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki), selama ini diketahui peduli pada TB dan HIV, telah mendapatkan kepercayaan, baik dari dunia internasional maupun pemerintah, untuk menjalankan proyek atau program-program pengendalian TB di Indonesia.
Dijelaskan Asik, LSM juga perlu berperan mengawal pemerintah, termasuk di daerah, dalam pembuatan regulasi-regulasi guna memastikan pengendalian TB terlaksana sesuai yang diinginkan. LSM perlu memastikan pemerintah daerah memasukkan program pengendalian TB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk penyediaan dana untuk mengantisipasi bantuan donor yang terbatas.
Intinya, kata Asik, gerakan yang terus dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pengendalian TB harus terus dilakukan dan didukung. “Kami di pemerintahan bertugas sebagai pengarah (steering) demi visi Indonesia bebas TB pada 2035,” ujarnya.
Terkait pelaporan TB, Asik menilai, wajib dilakukan secara terintegrasi mulai dari puskesmas diteruskan ke dinas kesehatan di tingkat kabupaten yang langsung menginput data ke dalam Sistem Informasi TB Terpadu (SITT). Kata Asik, “Coba bayangkan jika tidak ada data yang rapi. Pemerintah pasti akan kesulitan melakukan perencanan, misalnya penyediaan obat.”
Preventing TB is everyone’s business. TB adalah tanggung jawab semua. Mari temukan TB dan obati sempai sembuh (TOSS) setiap terduga TB di sekeliling kita. Begitu pesan Asik Surya mengakhiri paparannya. (*)
Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 2

Jangan Anggap Enteng Tuberkulosis



Arifin Panigoro:
Jangan Anggap Enteng Tuberkulosis
Mengapa tertarik pada pengendalian TB? Pertanyaan itu disampaikan kepada Arifin Panigoro ketika sesi wawancara di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016). Mengenakan kemeja putih berlengan pendek dipadu celana gelap, Arifin menjawabnya dengan santai tetapi tetap serius di sofa Griya Jenggala.
Ketertarikannya terhadap TB diawali ketika aki (kakek) dari 6 cucu itu didaulat menjadi Ketua FTSPI pada 2013. Setelah terjun dalam urusan pengendalian TB ini, Arifin menemukan bahwa TB tidak sesederhana yang ada dalam anggapan masyarakat kebanyakan Indonesia.
Di Indonesia, kata Arifin, salah satu kendala pengendalian TB adalah pada sosialisasi dan advokasi untuk menangani masalah-masalah nonmedis. Diperlukan usaha ekstra agar masalah besar ini, terutama nonmedis, bisa diatasi mengingat Nusantara yang begitu luas. Untuk itulah ia memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam pengendalian TB.
“Melihat begitu besar jumlah orang yang mengidap dan meninggal akibat TB serta penyebaran yang begitu masif, saya mencobalah untuk mengambil posisi dan mencoba mengajak angota-anggota yang sektornya banyak untuk bisa bekerja sama dalam menghadapi TB ini,” kata penyuka karya seni dan musik jazz ini.
Ayah dari Maera Panigoro dan Yaser Raimi Panigoro ini mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pengendalian TB di Indonesia adalah bagaimana mengubah pemahaman masyarakat yang mengganggap bahwa penyakit TB bukanlah penyakit yang serius.
“Ada pemahaman dalam masyarakat kita bahwa TB itu tidak serius-serius amat. ‘Ah gampang, obatnya gratis, kemudian pasti bisa disembuhkan.’ Padahal, kalau sudah mencoba menjalaninya, akhirnya mengerti, benar obatnya sih gratis, tetapi bawa si pasien ke Puskesmas atau ke tempat berobatnya, bolak-balik enam bulan, atas biaya siapa? Kemudian enam bulan berobat apa tidak bosan? Ya, kebanyakan bosan, itulah yang serius masalahnya,” kata Arifin.
Ia juga menekankan bahwa sosialisasi terhadap penyakit TB kalah jauh dibandingkan dengan penyakit lainnya, seperti HIV/AIDS dan narkotika. Seharusnya media massa mesti memperlakukan TB sama seperti perhatian pada HIV/AIDS dan narkotika.
Arifin mengingatkan, bahaya TB adalah ketika pengobatannya tidak tuntas. Jika begitu, bukan saja pengobatan harus dimulai dari awal lagi, tetapi masa pengobatannya menjadi panjang. “Bisa mencapai dua tahun. Dalam proses pengobatan itu bukan tidak mungkin pengidap MDR-TB (multi-drug resisten TB) itu meninggal. Selain itu, pengidap juga rentan terjangkit penyakit lainnya,” katanya.
Menurut Arifin, keberadaan FSTPI adalah suplemen bagi pemerintah, baik pusat dan daerah. Untuk itu ia mendorong pemerintah sungguh-sungguh menggarap pengendalian TB ini.
“Kita semua yang terlibat di forum TB, di daerah dan di pusat, jadi suplemen mendukung pemerintah. Jadi, peran utamanya ada di pemerintah,” ujarnya.
Arifin Panigoro yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan FSTPI dalam mengajak berbagai perusahaan mulai dari yang kecil hingga yang besar akan sangat baik dan membawa dampak besar. Koalisi Industri untuk Stop TB pun dibentuk pada 21 September 2016.
“Kita akan terus menghubungi pimpinan perusahaan dan menjelaskan pentingnya penanganan TB ini di tempat kerja. Mulai menggarap perusahaan-perusaan, saya kira, itu langkah strategis,” pungkas Arifin Panigoro. (*)
Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 1

Tangani TB, LSM perlu bermitra



Melihat besarnya beban Indonesia dalam menanggulangi tuberkulosis (TB), terutama masih tingginya angka kematian dan temuan kasus baru per tahun, peran semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (civil society organization/CSO), sangat diperlukan. Peran LSM, bekerja sama dengan pemerintah dan swasta, diperlukan terutama dalam menemukan kasus, mendiagnosis, dan mendukung kepatuhan pasien untuk berobat TB hingga pasien sembuh.
Sejauh ini, LSM yang berupa organisasi profesi, keagamaan, kelompok pasien, baik lokal, nasional, maupun internasional dengan jejaringnya, telah memberikan kontribusi besar dalam pemutusan mata rantai penyebaran TB di Indonesia dan dunia.
Sekadar contoh, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Aisyiyah (Muhammadiyah), dan Persatuan Karya Dhama Kesehatan Indonesia (Perdhaki) adalah contoh organisasi berbasis keagamaan yang melakukan kegiatan secara aktif memberantas TB di beberapa provinsi di Indonesia.
Jalur keagamaan dijadikan basis dalam melaksanakan misi mengendalikan TB. Selain itu ada juga LSM non-keagamaan, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Perkumpulan Pasien dan Masyarakat Peduli TB (Pamali), Jaringan Peduli Tuberkulosis Indonesia (Japeti), Pejuang Tangguh (Peta), dan banyak lagi yang lain, yang terus berkiprah dalam gerakan stop TB. LSM ini telah memberi sumbangan berharga, dengan kapasitas masing-masing, dalam upaya pengendalian TB di Indonesia. LKNU, misalnya, lewat program CEPAT-LKNU, telah terlibat dalam upaya pengendalian TB di 3 provinsi dengan dukungan pendanaan dari USAID. Demikian juga Aisyiyah yang berperan aktif dalam Program Penanggulangan TB berbasis masyarakat dengan dukungan dana dari Global Fund.
Kepedulian LSM terhadap TB bukan tanpa hambatan. Selain dari sisi jumlah dan kapasitas yang tidak merata di setiap wilayah, juga hambatan berupa kekurangan dana. Sejauh ini, gerakan anti TB oleh LSM masih mengharapkan bantuan donor. Adapun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah belum maksimalnya mekanisme pencatatan kontribusi kelompok masyarakat dalam Sistem Informasi TB Terpadu (SITT).
Ke depan diharapkan, situs web www.sittindonesia.org terus dikembangkan sehingga bisa menghimpun semua laporan terkait kasus TB di seluruh Nusantara secara valid dan maksimal. (*)
Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 2

Penanggulangan TB di Tempat Kerja



Pekerja atau karyawan, yang rata-rata menghabiskan waktu lebih kurang 8 jam di tempat kerja, tidak dimungkiri berpotensi terjangkit penyakit, baik penyakit akibat kerja (PAK) maupun penyakit umum. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah tuberkulosis (TB), penyakit mematikan terbesar di dunia. Dibutuhkan kemitraan yang kuat antarsemua pihak, terutama komitmen para pimpinan di tempat kerja, dalam menanggulangi penyakit mematikan ini.
Berdasarkan hasil survei Tuberculosis Global (2013), yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015, jumlah penemuan kasus baru TB di Indonesia mencapai 1 juta per tahun. Ini meningkat dari kondisi pada 2014, dengan penemuan 460.000 kasus baru. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada negara terbesar kedua setelah India (Kompas, 24/3/2016).
Melihat seriusnya dan pentingnya pengendalian TB di tempat kerja,pada pertemuan di Kampus Pasca Sarjana, Universitas Paramadina, pada 25 Agustus 2016, dr Amarudin dari Kementerian Ketenagakerjaan RI membeberkan Panduan Pengendalian TB di Tempat Kerja. Menurut dr Amarudin, pengendalian TB di tempat kerja dilakukan dengan strategi Directly-Observed Treatment Short-course (DOTS) atau pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, kebijakan pengendalian TB di tempat kerja ini mengacu pada kebijakan nasional pengendalian TB yang diintegrasikan dalam program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Penyelenggara kegiatan pengendalian TB ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di tempat kerja atau puskesmas di tempat wilayah tempat kerja berada. Kegiatan ini juga memberdayakan unit dan personel K3 dan merupakan bagian dari kegiatan surveilans nasional TB. Adapun kegiatan ini menjadi satu kesatuan dengan pengendalian TB di wilayah tempat kerja berada.
Untuk itu, setiap pimpinan perusahaan diminta komitmennya menyediakan fasilitas dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan dalam pengendalian TB di tempat kerja. Selain itu, pimpinan perusahaan juga diminta memfasilitasi pembentukan tim TB DOTS, meningkatkan peran serta pekerja dan masyarakat umum, menjamin ketersediaan fasilitator kesehatan, memfasilitasi sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti tuberculosis (OAT), menjalankan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta memonitoring, mencatat, dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. (*)
Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 1